TINJAUAN YURIDIS KEBERADAAN PEGAWAI NONAPARATUR SIPIL NEGARA DI INSTRANSI PEMERINTAHAN PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

Abstract

Pasca ditetapkannya undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara tersebut di setiap instansi pemerintahan mestinya pegawai hanya ada dua
jenis pegawai antara lain ialah: pertama, Pegawai Negeri Sipil; dan yang kedua
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Hal ini sebagai wujud dari
implementasi lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
Negara. Konsekuensi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Aparatur Sipil Negara tersebut tentunya berdampak terhadap sistem
birokrasi pada instansi pemerintahan baik pemerintah di pusat maupun pemerintah
di daerah, karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
Negara sebagai dasar yuridis apa yang dimaksud dengan pegawai yang
melaksanakan aktifitas di setiap kantor instansi pemerintahan baik di pusat maupun
di daerah. Namun kenyataan memperlihatkan sebaliknya bahwa hingga tahun 2018
dibanyak instansi pemerintahan khusunya di pemerintahan daerah masih terdapat
beberapa pegawai yang ada bukan pegawai yang berstatus Aparatur Sipil Negara
sebagaimana yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang
Aparatur Sipil Negara. Keberadaan pegawai nonaparatur sipil negara pada instansi
pemerintahan tentu berdampak pada kepastian hukum khusunya menyangkut
pelayaan publik, kekhawatiran kepada kepastian hukum terhadap pelayanan publik
ini sesuatu yang bisa diperkirakan mestinya. Selain itu juga dampak dari keberadaan
pegawai nonaparatur sipil negara tersebut juga dapat menimbulkan
penyalahgunaan wewenang.