JURNAL HUKUM DAS SOLLEN

PENGUATAN FUNGSI LEMBAGA PERMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN PENGAMANAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS IIA TEMBILAHAN

2025-06-03T04:55:39+00:00

Pengamanan merupakan fungsi dari sistem lembaga pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan klasifikasi yang mencakup 3 kegiatan yaitu pencegahan, penindakan, dan pemulihan sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-undang. Rumusan masalah dalam penulisan yaitu bagaimana penguatan fungsi lembaga pemasyarakatan dalam pelaksanaan pengamanan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan dan apa saja yang menjadi hambatan petugas pemasyarakatan dalam pelaksanaan pengamanan tersebut. Jenis penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum empiris atau sosiologis dan bersifat deskriptif analitis. Data dan sumber data yang dipergunakan adalah data primer yang diperoleh oleh peneliti melalui responden dan populasi. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, internet dan data tersier berupa kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara dengan teknik analisa data adalah analisis kualitatif dan mengambil kesimpulan dengan cara deduktif. Penguatan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Pengamanan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan sudah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri dan sudah sangat sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Adapun hambatan petugas pemasyarakatan dalam Penguatan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Pengamanan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan antara lain adalah kurangnya jumlah personil petugas pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan, kurangnya pos menara penjagaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan dan jumlah WBP yang melebihi kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN EFISIENSI DI PT. INHIIL SARIMAS KELAPA

2025-06-03T04:55:39+00:00

ABSTRAK

Salah satu permasalahan hukum di bidang ketenagakerjaan adalah Pemutusan Hubungan Kerja, Meskipun telah banyak regulasi yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja, dalam praktiknya pengusaha tidak menerapkan regulasi tersebut dengan baik. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah, Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap pekerja akibat Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan efisiensi di PT. Inhil Sarimas Kelapa, Apa saja kendala dan upaya Perlindungan hukum terhadap hak pekerja akibat Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan efeseinsi di PT. Inhil Sarimas Kelapa.Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak pekerja yang akibat Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan efiseinsi di PT. Inhil Sarimas Kelapa dan Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan upaya Perlindungan hukum terhadap hak pekerja akibat Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan efeseinsi di PT. Inhil Sarimas Kelapa.Metode penelitian yang dipergunakan adalah jenis penelitian empiris dimana penelitian ini mengkaji adanya ketidaksesuaian antara Das Sollen dan Das Sein. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh matan Pekerja PT. Inhil Sarimas Kelapa yang terdampak PHK dengan alasan Efisiensi pada tahun 2023, adapun sample dari penelitian ini ialah 30% dari seluruh Pekerja yang terdampak PHK. Hasil dari penelitian ini menjawab rumusan masalah bahwa perlidungan hukum belum terlaksana dengan semestinya dibuktikan dengan masih hak-hak dari Pekerja yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja dengan alsan efiseinsi yang masih belum ditunaikan sepenuhnya oleh PT. Inhil Sarimas kelapa sampai dengan bulan desember 2024. Kendala Perusahaan dalam melaksankan kewajibanya ialah karena faktor keuangan perusahaan yang belum stabil disebabkan karena perusahaan belum beroperasi.

Kata Kunci: Perliudungan Hukum, Hak-hak Pekerja, Pemutusan Hubungan Kerja, Efisiensi

UPAYA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYAN BEA DAN CUKAI DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN ROKOK ILEGAL

2025-06-03T04:55:39+00:00

Fenomena peredaran rokok ilegal di Indonesia berkembang dengan sangat pesat di karenakan kenaikan tarif cukai dari tahun ke tahun yang mengakibatkan semakin mahalnya harga rokok yang berpita cukai resmi (legal) di indonesia. Pada desember 2022 Anggota Unit l Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Polda Lampung menyita 2.688.000 batang rokok ilegal, di Kilometer 50 Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Bakauheni-Terbangggi Besar kemudian pada tanggal 27 Februari 2024, Bea Cukai Lampung berhasil melakukan penindakan rokok ilegal sebanyak 1,8 juta batang. Upaya penanggulangan kejahatan dilakukan agar kejahatan bisa sedikit dikendalikan dan tidak meresahkan masyarakat. Urgensi penanggulangan kejahatan dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu sebagai pencegahan dan pemberantasan kejahatan, perlindungan masyarakat, mengendalikan kejahatan yang ada di masyarakat, penegakan hukum, Pedoman Hukuman. Pendekatan masalah pada penelitian ini menggunakan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Adapun narasumber dalam penelitian ini yaitu Subdirektorat Penindakan dan penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC TMP B) Bandar Lampung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Upaya penanggulangan tindak pidana penadahan rokok ilegal yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC TMP B) Bandar Lampung dapat dilakukan dengan 3 tahap yaitu (1) Upaya Pre-emtif dengan sosialisasi. (2) Upaya Preventif yaitu dengan pengawasan. (3) Upaya Resprensif yaitu penindakan bagi siapapun yang memiliki, menjual, menadah, dan memproduksi rokok ilegal di Bandar Lampung. Faktor Penghambat Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Rokok Ilegal di Bandar Lampung yaitu faktor masyarakat, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor penegak hukum serta kurangnya kordinasi antar penegak hukum.

OPTIMALISASI KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

2025-06-03T04:55:39+00:00

Negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang berbentuk Republik dengan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan pada tingkat daerah dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pasal 18 ayat (1) Undang- Undang dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu di bagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur oleh Undang-Undang. Dalam perjalanan Desa berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu di lindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masayarakat yang adil, makmur, dan sejahterah.

Perumusan masalah berdasarkan penelitian ini dapat mengambil rumusan masalah adalah sebagai berikut Bagaimanakah kedudukan dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pembangunan Desa Di Kabupaten Indragiri Hilir, Bagaimana Implementasi Pengawasan pembangunan Desa Di Kabupaten Indragiri Hilir. Jenis Penelitian ini bersifat penelitian lapangan dan Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian Hukum Empiris adalah deskriptif kualitatif empiris, karena mengungkapkan fenomena masalah berlandaskan atas logika keilmuan. Dari hasil penyajian data penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dari Bagaimanakah kedudukan dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pembangunan Desa, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kedudukan setara dengan pemerintah desa sebaga mitra kerja yang mempunyai wewenang dalam mengawasi kinerja kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan, optimalisasi dalam pengawasan pembangunan didesa di kabupaten Indragiri Hilir masih kurang maksimal dikarenakan kurangnya komunikasi, pemahaman dan kontroling selaku peran Badan Permusyawaratan Desa.

PERKAWINAN JANDA TANPA AKTA CERA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI JORONG DALAM KOTO KENAGARIAN TAEH BARUAH KECAMATAN PAYAKUMBUH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

2025-06-03T04:55:39+00:00

Fenomena perkawinan janda tanpa akta cerai banyak terjadi di Jorong Dalam Koto Kenagarian Taeh Baruah, dimana seorang perempuan yang sebelumnya menikah secara sah di KUA bercerai di luar pengadilan, kemudian menikah lagi tanpa pendaftaran resmi sesuai UUP dan KHI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan dan akibat hukum dari perkawinan tersebut serta faktor penyebabnya. Metode yang digunakan adalah penelitian sosiologis dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak terkait di lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan janda tanpa akta cerai di Jorong Dalam Koto tidak memiliki keabsahan hukum karena melanggar UUP Pasal 2 (2) dan KHI Pasal 5 (1), dan proses perceraian sebelumnya yang tidak melalui pengadilan bertentangan dengan UUP Pasal 39 (1) dan KHI Pasal 115. Selain itu, perkawinan ini dapat merugikan hak istri dan anak yang lahir. Faktor penyebabnya yaitu perceraian di luar pengadilan, rendahnya pemahaman masyarakat tentang hukum perkawinan, pengaruh lingkungan, dan kurangnya sosialisasi dari instansi terkait seperti KUA. Berdasarkan temuan tersebut, penulis memberikan saran kepada masyarakat untuk mematuhi hukum positif dalam melakukan perkawinan dan perceraian, tidak hanya mengandalkan aturan agama. Selain itu, KUA dan pihak berwenang perlu meningkatkan sosialisasi untuk mengurangi praktik perkawinan tidak terdaftar dan perceraian di luar hukum.

REFORMASI SISTEM HUKUM PIDANA MELALUI KUHP BARU: TANTANGAN DAN PELUANG MENUJU KEADILAN SOSIAL

2025-06-03T04:55:39+00:00

Reformasi sistem hukum pidana di Indonesia melalui pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru merupakan langkah monumental dalam upaya menciptakan sistem hukum yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan kebutuhan masyarakat modern. Artikel ini mengkaji tantangan dan peluang yang muncul dari implementasi KUHP baru, khususnya dalam mencapai keadilan sosial. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menyoroti aspek-aspek penting seperti perlindungan hak asasi manusia, pengakuan hukum pidana adat, penerapan keadilan restoratif, dan kebijakan pemidanaan yang lebih humanis. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun KUHP baru membawa banyak pembaruan positif, implementasinya menghadapi tantangan besar, termasuk resistensi budaya hukum lama dan keterbatasan infrastruktur hukum. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat untuk memastikan reformasi ini berjalan efektif.

Kata Kunci: Reformasi; Sistem Peradilan Pidana; Tantangan; Peluang; Keadilan.

MEKANISME PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENYELESAIAN KASUS LOVE SCAMMING

2025-06-03T04:55:39+00:00

Indonesia sebagai negara dengan penduduk yang cukup padat seringkali menjadi sasaran empuk kejahatan seperti ove scam di masa pandemi Covid-19. Salah satu lembaga independen di Indonesia, disebut dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengunggah unggahan resmi, terkait meningkatnya kejahatan yang dilakukan secara online, mereka menyatakan bahwa penipuan berdimensi cinta adalah kejahatan yang sering terjadi, dan memberikan kerugian besar pada tahun 2020. Hingga tahun 2021 kerugian telah mencapai miliaran rupiah dan sebagian besar korbannya adalah perempuan. Perempuan yang menjadi korban umumnya setengah baya dan lajang, banyak korban love scam yang belum mendapatkan keadilan dan kejelasan dari kasus yang diajukan kepada pihak kepolisian. Tulisan ini membahas tentang penegakan hukum terhadap kejahatan love scam, dan mengkaji secara mendalam pola love scam sebagai kejahatan transnasional. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan normatif-empiris dan menggunakan teknik deskriptif analitis. Peneliti akan menggunakan UNTOC 2000 sebagai salah satu produk hukum yang akan dianalisa dengan suatu permasalahan hukum. Responden dalam penelitian ini adalah korban kejahatan dengan jenis love scam yang berdomisili di Indonesia. Berdasarkan penelitian, diketahui perihal penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan jenis love scam terbilang lemah, karena pihak kepolisian sering berdalih kurangnya bukti dan sulit untuk melakukan pembuktian menyebabkan penegakan hukum terhambat dan tidak dapat dilanjutkan. Perlindungan terhadap korban juga belum terlaksana dengan baik, karena korban love scam sering kali mengalami reviktimisasi. Love scam dapat diketegorikan sebagai kejahatan transnasional selama dapat untuk memenuhi unsur-unsur Pasal 3 Ayat 2 UNTOC.

PERAN BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA DALAM PENEGAKAN HAK BERDAULAT DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF

2025-06-04T06:40:48+00:00

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia merupakan wilayah strategis yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah dan menjadi jalur pelayaran internasional yang vital. Namun, wilayah ini sering menghadapi pelanggaran oleh kapal asing, baik dalam bentuk penangkapan ikan ilegal maupun pelanggaran batas wilayah. Penegakan hak berdaulat di ZEE menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia, khususnya dalam menjaga kedaulatan dan integritas wilayah laut. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) hadir sebagai institusi negara yang memiliki peran sentral dalam menjaga keamanan dan penegakan hukum di wilayah perairan yurisdiksi Indonesia, termasuk ZEE. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Bakamla RI dalam penegakan hak berdaulat di ZEE Indonesia serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan dan studi kasus pelanggaran yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bakamla RI memiliki peran strategis sebagai single agency multi task dalam penegakan hukum di laut, namun masih menghadapi kendala seperti tumpang tindih kewenangan antar lembaga, keterbatasan sarana dan prasarana, serta koordinasi yang belum optimal. Kesimpulannya, diperlukan penguatan peran Bakamla melalui harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas operasional, dan sinergi antar-instansi guna mewujudkan pengawasan laut yang efektif dan efisien.

REKONSTRUKSI HAK PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN MENURUT SYAIKH ALI JUMʻAH: KAJIAN PEMIKIRAN DAN METODE ISTINBĀṬ HUKUM

2025-06-03T04:55:40+00:00

Pernikahan yang dilakukan tanpa persetujuan perempuan masih menjadi persoalan nyata di tengah masyarakat, di mana hak perempuan untuk memilih pasangan hidup seringkali diabaikan. Dalam praktiknya, perjodohan paksa dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti konflik dalam rumah tangga hingga terjadinya kekerasan fisik maupun psikis. Salah satu ulama kontemporer yang banyak membahas persoalan ini adalah Syaikh Ali Jumʻah Muhammad Ibn Abd al-Wahāb, mantan Grand Mufti Mesir yang dikenal dengan corak pemikirannya yang moderat dan modernis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji corak pemikiran dan metode istinbāṭ hukum yang digunakan Syaikh Ali Jumʻah dalam merespons persoalan hak perempuan dalam menentukan calon suami yang sesuai dengan kehendak dan kemaslahatan dirinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research) dan pendekatan ilmu ushul fiqh secara mendalam dan komprehensif. Sumber primer diperoleh dari karya-karya Syaikh Ali Jumʻah seperti al-Fatāwa al-Islāmiyyah min Dār al-Iftā’ dan karya pendukung lainnya, sedangkan sumber sekunder berasal dari literatur para ulama klasik dan kontemporer terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syaikh Ali Jumʻah menggunakan metode bayānī yang mengedepankan pendekatan kontekstual terhadap nash. Pandangannya memberikan ruang yang lebih luas bagi perempuan dalam menentukan calon suami, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syar’i. Hal ini mencerminkan upaya beliau dalam menyeimbangkan otoritas teks keagamaan dengan dinamika sosial dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat modern.

Kata kunci: Hak Perempuan, Syaikh Ali Jumʻah, Pemikiran, dan Metode Istinbat Hukum

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PROBLEMATIKA PAJAK BERGANDA PENGHASILAN PADA PEKERJA JARAK JAUH (REMOTE WORKER) DAN CONTENT CREATOR CROSS-PLATFORM

2025-06-03T05:19:35+00:00

Globalisasi dan perkembangan teknologi digital telah melahirkan fenomena pekerja jarak jauh (remote worker) dan content creator cross-platform yang bekerja melampaui batas negara. Situasi ini menimbulkan kompleksitas dalam bidang perpajakan, khususnya terkait potensi terjadinya pajak berganda penghasilan. Pajak berganda terjadi ketika penghasilan yang sama dikenakan pajak oleh dua yurisdiksi berbeda akibat tumpang tindih aturan perpajakan. Di Indonesia, pajak penghasilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, namun belum secara spesifik mengakomodasi karakteristik unik pekerja digital lintas negara. Meskipun tersedia mekanisme Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.03/2018, implementasinya masih menghadapi tantangan karena ketidakjelasan status permanen establishment dan jurisdiksi perpajakan. Penulisan ini menganalisis problematika pajak berganda pada remote worker dan content creator dengan pendekatan yuridis normatif untuk mengidentifikasi solusi harmonisasi perpajakan yang adil dan efektif.