(untitled) (JURNAL HUKUM DAS SOLLEN, 2021)
Hukum yang salah satu fungsinya menjamin kelancaran proses pembangunan nasional sekaligus mengamankan hasil-hasil yang telah dicapai harus dapat melindungi hak para pemakai jasa internet sekaligus menindak tegas para pelaku cyber crime. Maka, penting bagi pemerintah untuk memberlakukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang melakukan pengawasan memblokir situs-situs fraud, dan merancang sistem yang baik untuk melindungi masyarakat dari ancaman cyber crime. Dalam melakukan penulisan, memerlukan adanya masalah pokok sebagai perincian pembahasan berupa pengaturan kejahatan carding dalam hukum pidana Indonesia dan upaya hukum dalam penanggulangan terhadap kejahatan carding Di Indonesia. Dilihat dari jenisnya, penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dari hasil penelitian ini diharapkan diperoleh data yang menggambarkan secara menyeluruh, jelas dan sistematis. Dalam kaitannya dengan tindak pidana kejahatan carding di Indonesia, sanksi yang di tetapkan terhadap terdakwa didasarkan pada Undang-Undang ITE sebagai lex specialis. KUHP sebagai lex generais, tergantung pada penilaian hakim terhadap fakta persidangan dan alat bukti yang dihadirkan. Peningkatan upaya pencegahan dini terhadap kemungkinan terjadinya potensi suatu gangguan keamanan dan ketertiban umum serta pelayanan masyarakat meliputi kegiatan penyuluhan hukum seperti melakukan seminar kesadaran hukum di masyarakat, patroli atau razia di tempattempat tertentu yang terindikasi adanya kejahatan carding, dan mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat dengan tujuan memperdayakan