HAK ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK LUAR KAWIN

Abstract

Hak anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2012 menegaskan bahwa pasal 43 ayat (1) Undang-undang perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar  1945 sedangkan hak yang diperoleh setelah putusan MK adalah bahwa anak yang lahir di luar perkawinan, baik perkawinan dibawah tangan juga termasuk anak hasil zina maupun kawin mut’ah atau kawin kontrak, berhak mendapat nafkah dan pembagian harta peninggalan ayah biologis sesuai dengan kemampuan ayah biologisnya dan kepatutan