PERKAWINAN JANDA TANPA AKTA CERA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI JORONG DALAM KOTO KENAGARIAN TAEH BARUAH KECAMATAN PAYAKUMBUH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Abstract

Fenomena perkawinan janda tanpa akta cerai banyak terjadi di Jorong Dalam Koto Kenagarian Taeh Baruah, dimana seorang perempuan yang sebelumnya menikah secara sah di KUA bercerai di luar pengadilan, kemudian menikah lagi tanpa pendaftaran resmi sesuai UUP dan KHI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan dan akibat hukum dari perkawinan tersebut serta faktor penyebabnya. Metode yang digunakan adalah penelitian sosiologis dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak terkait di lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan janda tanpa akta cerai di Jorong Dalam Koto tidak memiliki keabsahan hukum karena melanggar UUP Pasal 2 (2) dan KHI Pasal 5 (1), dan proses perceraian sebelumnya yang tidak melalui pengadilan bertentangan dengan UUP Pasal 39 (1) dan KHI Pasal 115. Selain itu, perkawinan ini dapat merugikan hak istri dan anak yang lahir. Faktor penyebabnya yaitu perceraian di luar pengadilan, rendahnya pemahaman masyarakat tentang hukum perkawinan, pengaruh lingkungan, dan kurangnya sosialisasi dari instansi terkait seperti KUA. Berdasarkan temuan tersebut, penulis memberikan saran kepada masyarakat untuk mematuhi hukum positif dalam melakukan perkawinan dan perceraian, tidak hanya mengandalkan aturan agama. Selain itu, KUA dan pihak berwenang perlu meningkatkan sosialisasi untuk mengurangi praktik perkawinan tidak terdaftar dan perceraian di luar hukum.