ANALISIS PENGEMBALIAN STATUS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH  MELALUI PEMBATALAN RISALAH LELANG  (studi kasus Putusan no : 59/G/2019/PTUN.SBY)

M. Rizqi Azmi; Ali Abdullah; Abdurrahman

doi:10.32520/das-sollen.v10i2.3676

M. Rizqi Azmi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
Ali Abdullah Dosen Progam Studi Magister Kenotariatan Universitas Pancasila, Jakarta
Abdurrahman Mahasiswa Progam Studi Magister Kenotariatan Universitas Pancasila, Jakarta,

DOI: https://doi.org/10.32520/das-sollen.v10i2.3676

Keywords: Hak atas Tanah, Pembatalan Risalah Lelang di Pengadilan

Abstract

Permasalahan dalam tesis ini, mengenai putusan risalah lelang oleh Pengadilan dapat digunakan sebagai dasar balik nama sertipikat di Kantor Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang dan upaya hukum penyelesaian pembatalan risalah lelang terhadap PTUN di Kantor BPN/ATR. Tesis ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menganalisis data sekunder untuk mendapatkan hasil dan kesimpulan tentang putusan risalah lelang oleh Pengadilan dapat digunakan sebagai dasar balik nama sertipikat di Kantor BPN/ATR merupakan bentuk kepastian dan perlindungan hukum bagi pemenang lelang. Akan tetapi faktanya tidak dapat dibalik nama dikarenakan objek lelang telah diblokir oleh pihak pemenang lelang yang baru dengan objek lelang yang sama. Hal ini, berdasarkan gugatan pembatalan risalah lelang oleh pemenang lelang baru dengan bukti risalah lelang yang dikeluarkan oleh pihak KPKNL. Upaya hukum penyelesaian pembatalan risalah lelang terhadap PTUN di Kantor BPN/ATR merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pemenang lama yang beritikad baik. Apabila, gugatan ke PTUN terhadap pembatalan risalah lelang ditolak atau tidak dikabulkan maka upaya hukum selanjutnya mengajukan gugatan PMH penerbitan risalah lelang baru oleh pemenang lelang baru ke Pengadilan Negeri.