Journal of Islamic Economics and Business Review (JIEBR)

MANUSIA DAN PERILAKU EKONOMI PERSPEKTIF ISLAM

Sofyan Sulaiman, Siti Aisyah — Mon, 07 Apr 2025 00:00:00 +0000

This article examines the concept of human nature and economic behavior in Islam according to Taqiyuddin an-Nabhānī. Unlike the homo economicus of neo-classical economics, Islam views humans as complex beings influenced by intellect (‘aql), instinct (ghāriẓah), and physical needs (ḥājah al-‘uḍhwiyyah), all of which are governed by aqīdah (creed). One’s mindset (mafāhīm) and attitude (nafsiyyah) reflect their belief system. An-Nabhānī emphasizes that belief in divine destiny does not negate human free will (ikhtiyār), but rather balances God's will, natural laws, and individual moral responsibility. He also outlines the concept of ownership: private, public, and state-owned—where public ownership must be managed for the benefit of society. According to An-Nabhānī, the ideal Islamic economic framework is built upon sharī‘ah and aqīdah, integrating social justice, ethical worship, and a balance between human effort and reliance on God (tawakkul).

ALAT UKUR KEMISKINAN

Risma Apriani, Miftahul Jannah, Said Abdul Azis — Sun, 24 Aug 2025 00:00:00 +0000

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang memengaruhi kualitas hidup masyarakat dan pembangunan suatu negara. Untuk mengukur tingkat kemiskinan, berbagai alat ukur telah dikembangkan, salah satunya adalah Indeks Kemiskinan Umum yang digunakan secara global dan berbasis pada indikator ekonomi seperti pendapatan dan pengeluaran. Namun, pendekatan ini dianggap belum sepenuhnya mencerminkan realitas masyarakat dalam konteks nilai dan moral. Oleh karena itu, muncul alternatif alat ukur kemiskinan berbasis nilai-nilai Islam, yaitu Indeks Kemiskinan Islami. Indeks ini tidak hanya mempertimbangkan aspek material, tetapi juga mencakup dimensi spiritual, sosial, dan moral sesuai dengan prinsip maqashid syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbedaan mendasar antara kedua alat ukur tersebut serta menyoroti keunggulan dan keterbatasannya masing-masing. Dengan pemahaman yang komprehensif, diharapkan dapat ditemukan pendekatan pengukuran kemiskinan yang lebih holistik dan relevan dengan karakteristik masyarakat yang beragam.

INTEGGRASI WAKAF PRODUKTIF DALAM SISTEM EKONOMI MODERN

Nabila Ranti, Elsa Rahmi Ayunda, Wendy Sri Agustina — Sun, 24 Aug 2025 00:00:00 +0000

Abstrak

Wakaf produktif merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dalam konteks sistem ekonomi modern, integrasi wakaf produktif menjadi semakin relevan sebagai alternatif solusi pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan, dan pemberdayaan sektor ekonomi umat. Peluang integrasi ini terlihat dari berkembangnya inovasi digital, sinergi lembaga keuangan syariah, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap wakaf sebagai investasi sosial jangka panjang. Namun demikian, implementasi wakaf produktif juga menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan regulasi yang komprehensif, lemahnya kapasitas manajerial nadzir, serta rendahnya literasi wakaf di kalangan masyarakat. Untuk itu, diperlukan solusi regulatif yang mencakup perbaikan kebijakan hukum wakaf, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penyusunan standar tata kelola wakaf produktif yang profesional dan transparan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis bagaimana wakaf produktif dapat diintegrasikan dalam sistem ekonomi modern melalui pendekatan sinergis antara regulasi, teknologi, dan pemberdayaan masyarakat.

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERBANKAN

Joni Saputra — Sun, 24 Aug 2025 09:59:07 +0000

This article discusses consumer protection in banking. As the times evolve and the number of financial service providers increases, it is necessary to improve protection for consumers who collaborate with these banks. Among the consumer protection provisions in Indonesia, specifically in banking, is the Consumer Protection Law, stipulated in Law Number 8 of 1999. Furthermore, banking regulations also include consumer protection, stipulated in Bank Indonesia Regulation Number 22/20/PBI/2020. Furthermore, the Financial Services Authority (OJK) also has regulations that protect consumers, stipulated in Financial Services Authority Regulation of the Republic of Indonesia Number 22 of 2023.

DAMPAK FINANCIAL TECHONOLOGY TERHADAP HUKUM PERBANKAN

ANTONI SAPUTRA — Sun, 24 Aug 2025 10:03:02 +0000

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam sektor keuangan, terutama dengan hadirnya financial technology (fintech). Inovasi ini memberikan kemudahan dalam layanan keuangan, mulai dari sistem pembayaran, pinjaman online, hingga investasi digital. Namun, kemajuan fintech juga memunculkan tantangan terhadap sistem hukum yang mengatur perbankan konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak fintech terhadap sistem hukum perbankan di Indonesia, baik dari aspek regulasi, fungsi pengawasan, maupun perlindungan konsumen. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan studi kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa kehadiran fintech menimbulkan kebutuhan penyesuaian hukum perbankan, terutama dalam aspek pengaturan otoritas, pengawasan, dan perlindungan hukum terhadap nasabah. Selain itu, batas yurisdiksi antara lembaga perbankan dan entitas fintech semakin kabur, sehingga menuntut sinergi regulasi antara OJK, BI, dan lembaga terkait. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang responsif dan adaptif agar hukum perbankan mampu mengakomodasi perkembangan fintech secara seimbang dan berkeadilan.